Rapat koordinasi lintas sektor Nasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan
9 Desember 2010 09:00
Berita Aktual

Pada tanggal 8-10 Desember 2010 telah dilakukan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Nasional Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan. Di kota Angin Mamiri, Makasar, Sulawesi Selatan Rapat Kordinasi diikuti oleh 162 peserta dari Lingkunganan Badan POM (Direktorat Was/Insert Obat dan Makanan, Biro Hukmas, PIOM), Balai Besar / Balai POM, Perwakilan dari Polda dan Bea Cukai di di seluruh Indonesia. Tema yg diambil pada Rakor tersebut adalah “Optimalisasi Kordinasi Penertiban Obat dan Makanan Ilegal Dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System (CJS)”. Ketua Panitia, Kepala Balai Besar POM di Makasar Drs. Maringan Silitonga, Mkes melaporkan tujuan rapat kordinasi dalam rangka CjS untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan proses Pro-justitia tindak pidana obat dan makanan khususnya produk impor ilegal. Selanjutnya Sambutan dan Pengarahan Rapat Kordinasi disampaikan oleh Kepala Badan POM Dra Kustantinah MAppSc. Ibu Kustantinah mengharapkan adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait rangkaian CJS untuk secara konsisten melakukan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Secara Resmi kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Kepala Badan POM memaparkan Isu Strategis tentang Perubahan Regulasi antara lain UU no 35/2009, UU no 36/2009 tentang Kesehatan, PP no 51/2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, PP no 38/2007 Pembagian Kewenangan antar Pusat dan Daerah. Isu lainnya adalah Perdagangan Bebas: Asean Free Trade Area (AFTA), Asean Economic Community (AEC), ASEAN – China Free Trade. Untuk ini memerlukan Harmonisasi Standard an Persyaratan produk Obat dan Makanan. Saat ini sudah ada system National Single Window (NSW), system online memfasilitasi ekspor/import produk yang sekaligus sebagai tools pengawasan untuk menjamin Obat dan Produk aman, bermanfaat dan bermutu. Dengan adanya NSW banyak produk illegal Obat dan Makanan ditangkal oleh Dit Jen Bea dan Cukai.

Isu selanjutnya Pengamanan Pasar Dalam Negeri dilakukan dengan meningkatkan Law Enforcement maupun Pemberantasan produk palsu, Pemenuhan Standar dan Persyaratan, Peningkatan Daya Saing. Badan POM tidak dapat bekerja sendiri namun memerlukan system Pengawasan yang Handal bersama dengan lintas sector. Tantangan terkait pengawasan Obat dan Makanan membutuhkan komitmen bersama dan revitalisasi Joint Operasional Produk Ilegal.

Kepala Bareskrim yang diwakili oleh Kordinator Korwas PPNS Bareskrim, Brijen Bungdjono menekankan kordinasi lintas sektor Badan POM termasuk Balai Besar/Balai POM dengan jajaran kepolisian. Perlakukan PPNS terhadap pelaku usaha ada rambu-rambu yang harus diikuti jangan sampai mematikan dunia usaha karena ada tenaga kerja yang harus dipertimbangkan.

Selanjutnya wakil Kanwil DJBC di Makasar membawakan presentasi Penanganan Pengawasan Obat dan Makanan oleh DJBC di kawasan Pabean. Selanjutnya secara internal di lingkungan Bdan POM – Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia membahas Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dan Implementasinya.

Pusat Informasi Obat dan Makanan